Wednesday, November 20Ulasandunia | Kumpulan Cerita Seputar Informasi Dunia

Pernyataan Kontroversi Jokowi Tentang Perppu KPK Tunggu MK

Pernyataan Kontroversi Jokowi Tentang Perppu KPK Tunggu MK

Presiden Jokowi menanggapi desakan dari pegiat antikorupsi dan mahasiswa agar segera menerbitkan Perppu KPK. Jokowi mengatakan masih menunggu hasil uji materi UU KPK baru yang diajukan sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil uji materi tersebut, kata Jokowi, akan dijadikan landasan apakah perlu menerbitkan Perppu KPK atau tidak.

“Kita melihat bahwa sekarang ini memang masih ada proses uji materi di MK. Jangan sampai ada orang yang masih berproses di uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11). Menurut Jokowi, penerbitan suatu keputusan memerlukan etika. Sehingga menunggu putusan MK soal UU KPK yang baru merupakan cara yang bijak.

“Saya kira kita harus tahu sopan santun,” katanya. Diketahui UU KPK versi revisi mulai berlaku pada Kamis (17/10). UU tersebut juga telah dicatat di lembaran negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019. UU tersebut berlaku otomatis 30 hari sejak disahkan DPR pada 17 September, meski Jokowi tidak menandatanganinya.

Para pegiat antikorupsi dan mahasiswa menilai berlakunya UU yang baru akan menyulitkan dan memperlemah kinerja KPK. Sehingga mereka mendesak Jokowi segera menerbitkan Perppu sebagai bentuk pembuktian janji kampanye yang ingin memperkuat KPK. Mahasiswa pun beberapa kali menggelar aksi demonstrasi yang mendesak agar Jokowi segera menerbitkan Perppu KPK.

Kritikan datang dari Direktur Pusat Studi Konstitusi (PuSaKo) Universitas Andalas, Feri Amsari. Feri menyinggung soal aksi demonstrasi menolak pengesahan RUU KPK yang menelan lima korban jiwa. Mereka adalah Bagus Putra Mahendra (15), Maulana Suryadi (23) Akbar Alamsyah (19) Randy (22), dan Yusuf Kardawi (19).

“Apakah presiden sopan, ketika lima nyawa sudah dikorbankan untuk upaya agar presiden mengeluarkan Perppu, lalu presiden sama sekali tidak mempertimbangkan lima nyawa ini, begitu UU disahkan,” kata Feri.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai sejak awal Jokowi memang menyetujui revisi UU KPK. Salah satunya terkait dikeluarkannya Surat Presiden (Surpres) untuk membahas Revisi UU KPK bersama pemerintah dan DPR.

“Jadi menurut kami, tidak dikeluarkannya Perppu itu adalah sebuah lonceng kita masuk ke neo-Orde Baru. Kalau kita kaitkan dengan beberapa undang-undang yang merepresi rakyat, maka sebetulnya ini adalah perulangan yang terjadi sebelum 1998 atau Orba,” tegasnya.

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menyesalkan pernyataan Jokowi. Sebab ia meyakini para hakim MK tidak akan tersinggung apabila langkah menerbitkan Perppu dilakukan Jokowi sebagai seorang presiden. “Jadi kalau misal kemarin argumentasi Presiden mau menunggu proses MK, itu keliru. Itu pernyataan yang keliru dan menyesatkan, menurut saya kok terlalu mengada-ada,” ujar Bivitri.