Saturday, July 21Ulasandunia | Kumpulan Cerita Seputar Informasi Dunia

Penerbang Drone Tanpa Izin Akan Terkena Denda 1,5 Miliar

Penerbang drone kini harus lebih berhati-hati, dimana tidak boleh lagi menerbangkan gadget terbaru yang sedang banyak di buru tersebut sembarangan. Pasalnya kini Federasi Aero Sport Indonesia (FASI), melalui Kolonel Penerbang Agung Sasongkojati, selaku Wakil Sekretaris Jenderal II memberikan pernyataan bahwa kini masyarakat tidak boleh menerbangkan drone (pesawat tanda awak / nirawak) secara sembarang, melainkan harus memiliki izin terlebih dahulu.

Agung bahkan memberikan penegasan, bagi pemilik drone yang nekad menerbangkan pesawat nirawak ini sembarang, bahkan belum memiliki lisensi sebelumnya, maka dapat terancam dengan denda bahkan hingga hukuman penjara.

Hal ini di kemukan pada Jum’at (06/07/2018) lalu di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan, dimana mengatakan setiap penerbang drone harus memiliki izin terlebih dahulu. Jika melanggar aturan KKOP, maka bisa dipastikan akan terkena denda maksimal 1,5 miliar atau kurungan penjara maksimal 3 tahun.

Dimana KKOP merupakan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, ini merupakan sistem keselamatan penerbangan standar, apalagi jika menerbangkan drone di area sekitar bandara. Ini tentu saja dilarang, karena bisa mengganggu kinerja pesawat dan merugikan banyak pihak.

Baca juga : Samsung Galaxy Note 9 Terbaru Lebi Fungsikan Kegunaan S Pen

Beberapa wilayah terlarang untuk penerbang drone amatir yang perlu ketahui adalah sekitaran bandara Sorkarno Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma dan Istana Negara. Ini merupakan area KKOP, dimana jelas dalam aturan tidak boleh menerbangkan drone sembarangan. Bahkan di kemukan Agung, jika hampir seluruh kawasan di Jakarta, masih adalam area KKOP, sehingga tidak boleh menerbangkan drone sembarangan.

Aturan ini mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 163 Tahun 2015, dimana menyebutkan tentang sistem pesawat udara kecil tanpa awak (drone termasuk di dalamnya). Sehingga ada baiknya untuk penerbang drone berhati-hati sebelum lepas landas, karena bukan hanya pesawat Anda yang diambil melainkan mendapatkan terkena hukum keras.

Selain itu, ada juga Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Permenhub) No. 180 tahun 2015, dimana menyebutkan tentang aturan pengendalian dan pengoperasian pesawat tanda awak, terlebih di langit udara yang dilayani Indonesia.

Aturan ini sudah jelas mewajibkan setiap penerbang drone memiliki lisensi, sama halnya seperti mengendarai kendaraan bermotor dengan kepemilikan SIM. Selain itu, Agung juga menambahkan dengan adanya aturan ini pemerintah akan tahu berapa banyak kepemilikan drone karena harus di registrasikan terlebih dahulu, sehingga penggunaan akan lebih diawasi.

Namun Agung juga tetap memberikan kemudahan bagi penerbang drone yang ingin menggunakan untuk sarana rekreasi dan hiburan. Dimana bisa bergabung dengan FASI, dimana memiliki komunitas kedirgantaraan, bahkan akan diberikan fasilitas bagaimana mengendalikan drone dengan benar, ada pelatih dan menunjukkan wilayah yang bebas KKOP.