Monday, August 19Ulasandunia | Kumpulan Cerita Seputar Informasi Dunia

Partai Politik Ini Sudah Mulai Sodorkan Nama Untuk Menteri Jokowi

Partai Politik Ini Sudah Mulai Sodorkan Nama Untuk Menteri Jokowi

Posisi menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf masih terus menjadi incaran partai politik koalisi, termasuk Partai Golkar. Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyebut akan mengajukan nama-nama lama untuk menjadi calon menteri di periode kedua Jokowi. “Ya, berapa pun bisa kita siapkan. Ya, yang sering kelihatan sekarang saja,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/8).

Saat ini, Golkar memiliki dua orang kader yang duduk di kursi menteri, Airlangga di kursi Menteri Perindustrian dan Agus Gumiwang di kursi Menteri Sosial. Saat ditanya soal kemungkinan kedua posisi menteri itu kembali direbut Golkar, Airlangga hanya memberikan isyarat.

“Ya, mungkin itu salah satu atau salah dua,” ucap Airlangga saat ditanya soal menteri Golkar yang akan maju lagi. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa keputusan nanti tetap menjadi hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih. Mereka hanya pada tahapan menyiapkan sejumlah nama saja.

“Kalau Golkar tentu menyerahkan ini hak prerogatif Pak Presiden. Namun Golkar menyiapkan kadernya di masing-masing bidang yang diperlukan,” tandasnya. Diketahui, saat ini Airlangga menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Jokowi-JK. Selain Airlangga, ada Agus Gumiwang yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial.

Selain Golkar, tentunya partai pengusung lain juga sudah menyiapkan nama. Termasuk dari partai politik yang tidak lolos dalam Pileg 2019. Tak seperti PDIP, Golkar masih belum mau membuka peluang bagi partai oposisi untuk masuk ke paket pimpinan MPR. Ketum Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, mereka ingin paket pimpinan MPR hanya diisi kader-kader partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf saja.

“Jadi kalau di MPR itu kan paket, paket itu kan terdiri dari 4 parpol plus 1 DPD. Nah tentu 4 parpol itu usulannya yang berkembang dalam pembicaraan koalisi ya paket dari koalisi,” kata Airlangga di Kompkeks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8).

Dalam paket tersebut, harus ada tambahan dari perwakilan DPD RI. Sehingga, jika berdasarkan perolehan suara di Pileg 2019, satu dari lima partai di koalisi Jokowi-Ma’ruf yang lolos ke parlemen harus mengalah.

“Ya, partainya anggota koalisi plus 1 DPD. Itu bukan korban, tergantung suaranya, perolehan suaranya,” jelasnya. Namun, Airlangga mengusulkan jika partai yang tidak mendapatkan jatah di MPR bisa mendapat posisi lain. Misalnya, ditempatkan di berbagai posisi dalam alat kelengkapan dewan. “Ya nanti kan. Di DPR tu kan banyak, ada AKD (alat kelengkapan dewan), banyak yang bisa dikembangkan,” pungkasnya.