Wednesday, September 30Ulasandunia | Kumpulan Cerita Seputar Informasi Dunia

Menteri Keuangan Ini Bilang Zaman Soeharto Banyak Pembangunan Tapi Tidak Ada Pembukuan

Menteri Keuangan Ini Bilang Zaman Soeharto Banyak Pembangunan Tapi Tidak Ada Pembukuan

Menteri Keuangan Republik Indonesia baru-baru ini baru saja mengatakan banyak hal saat mengisi kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 25 September lalu. Ia menyebut bahwa telah terjadi evolusi dalam pengelolaan Barang Milik Negara atau BMN di Indonesia sejauh ini. Menurut Sri Mulyani pada zaman Soeharto, Indonesia tidak memiliki neraca sehingga  BMN tidak dicatat dengan baik dan terkesan hanya asal bangun saja.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan bahwa selama Era Soeharto tidak ada pembukuan dalam pengelolaan BMN, sehingga Republik Indonesia banyak kehilangan aset-aset strategis yang salah satunya adalah kompleks Gelora Bung Karno. Dulu Presiden Soekarno membangun seluruh kompleks sampai lokasi Hotel Hilton dan juga Hotel Mulia yang merupakan kompleks milik negara.

Namun karena tidak pernah dibukukan dan tidak pernah pula terjadi kerja sama maka tiba-tiba saja sudah punya title. Ketika dicek pembukuan Hotel Hilton sudah tidak ada dan sekarang jadi Hotel Sultan dan kita harus fight banyak sekali agar title-nya itu milik pemerintah tapi kerjasamanya bolehlah swasta. Dan bahkan saat mulai melakukan pembukuan, Sri Mulyani menjelaskan jika Istana Negara saja belum memiliki title namun saat itu Kemenkeu mendapat disclaimer dari BPK. Sri Mulyani sadar bahwa fokusnya adalah untuk menyelamatkan BUMN.

Dari sisi pengelolaan, evolusi Republik Indonesia mengelola BMN itu sangat luar biasa. Status pengelolaan BMN kini telah diaudit oleh BPK dan memiliki neraca. Setelah era Soeharto berakhir, Indonesia baru memiliki neraca keuangan melalui Kementerian Keuangan atas dasar Undang-undang Keuangan Negara dan Pembendaharaan Negara. Dari situ mulai dilakukan pembukuan dan mengadminstrasikannya ke neraca pembukuan milik pemerintah.

Akibat dari tidak jelasnya BMN di zaman dulu maka kini pemerintah kehilangan banyak asetnya. Sebagai contoh ada Universitas yang membangun pemukiman untuk dosen lalu dosennya meninggal dan kini rumah milik dosen tersebut tidak ada kejelasan. Ada juga Menteri yang dengan enaknya menjual tanah milik negara karena memang tidak ada sertifikat yang jelas. Semoga Ibu Sri Mulyani beserta jajarannya bisa memperbaiki ketidak jelasan hal-hal terkait BMN ini dengan baik dan benar.