Thursday, October 1Ulasandunia | Kumpulan Cerita Seputar Informasi Dunia

Kemenhub Nilai Grab Seperti Ini Karena Hadapkan Mitra Pengemudi Dengan Polisi

Kemenhub Nilai Grab Seperti Ini Karena Hadapkan Mitra Pengemudi Dengan Polisi

Aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mitra pengemudi Grab berakhir anarkis di depan kantor Grab Indonesia di Kuningan, Jakarta Selatan. Demo ricuh karena mereka tidak bisa bertemu dengan manajemen Grab Indonesia  untuk menyampaikan tuntutan  seperti meminta akun mereka diaktifkan kembali serta transparansi pajak yang dipungut Grab dari pendapatan para pengemudi.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengaku sebelum adanya aksi demo ia telah mengingatkan manajemen Grab menemui para driver. Jika memang petingginya tidak bisa bertemu maka manajemen tetap diminta untuk mengakomodir aspirasi para pengemudi “Ada dua skema yang pertama oke tidak kita temui dengan catatan aspirasi mereka bisa terakomodir,” kata Budi Setiyadi kepada Tribunnews.com, Selasa (30/10/2018).

Terlebih dengan adanya aksi anarkis, maka Kemenhub meminta kepada manajemen Grab bertemu dengan para mitranya agar suasana tidak memanas. “Tapi kalau indikasinya akan memanas masa tidak menemui kalau tidak ditemui kan akan memicu menghadapkan polisi dengan massa terjadi kemarin kan,” tutur Budi Setiyadi.

Selumnya, Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata menjelaskan akun para driver disuspend oleh Grab karena dinilai telah melakukan tindakan kriminal kepada penumpang dan melanggar kode etik grab. “Keputusan ini memang kami ambil sebagai bentuk dari keberpihakan kami terhadap seluruh pelanggan setia juga ribuan mitra pengemudi Grab yang bekerja secara jujur yang telah dirugikan karena tindak kecurangan yang dilakukan oleh para sekelompok mitra pengemudi ini,” ujar Ridzki.

Grab pun menerangkan aksi mereka mensuspend para driver sebagai bentuk dukungan kepada pihak berwenang untuk menindak pengemudi yang membahayakan penumpang dan tentunya memastikan keselamatan penumpang. “Keselamatan dan keamanan para pengguna adalah prioritas utama Grab dimana segala bentuk kekerasan dan tindak kejahatan tidak akan ditoleransi. Kami akan terus bekerja sama dan mendukung pihak berwenang,” pungkas Ridzki.

Nampaknya kehadiran ojek online di Indonesia masih saja memberikan polemik pada berbagai hal, mulai dari moda transportasi serta undang-undang yang masih abu-abu dalam menaunginya. Pemerintah memang harus secara cepat memberikan undang-undang yang dapat memberikan keadilan bagi semua moda transportasi yang ada di Indonesia.