Monday, May 20Ulasandunia | Kumpulan Cerita Seputar Informasi Dunia

Kacau, OPM Siap Perang Dengan Indonesia Demi Kemerdekaan Papua Barat

Kacau, OPM Siap Perang Dengan Indonesia Demi Kemerdekaan Papua Barat

Hal ini disampaikan OPM selama konferensi pers di Port Moresby, 31 Januari 2019, yang juga dihadiri dua anggota parlemen daerah Papua Nugini, seperti dikutip dari laporan Radio New Zealand RNZ, 1 Februari 2019. Juru bicara OPM Jeffrey Bomanak mengumumkan pejabat OPM mendukung deklarasi perang yang diumumkan Tentara Pembebasan Papua Barat terhadap pemerintah RI.

Jeffrey mengatakan serangan bersenjata terhadap Indonesia tidak akan berakhir sampai pemerintah Indonesia sepakat untuk mengadakan negosiasi damai. OPM sendiri telah menyusun tim negosiasi terkait dengan hal ini. Namun Indonesia berulangkali mencap OPM sebagai kelompok kriminal dan menolak negosiasi dengan OPM.

Dua anggota parlemen lokal Papua Nugini yang hadir dalam konpers dan juga diketahui mendukung OPM. Mendesak agar pemerintah Papua Nugini mengubah kebijakannya terhadap Papua Barat untuk menyelesaikan konflik ini.

Jurnalis NBC Rose Amos, yang meliput konpers, mengatakan Gubernur Ibu Kota Papua Nugini, Powes Parkop, hadir dalam pertemuan itu dan mendukung pengubahan kebijakan pemerintah terhadap Papua Barat. Dalam pertemuan yang bertempat di Port Moresby Papua Nugini, perwakilan OPM dan Tentara Pembebasan Papua Barat juga meminta PBB turun tangan terhadap konflik di Nduga, Papua Barat.

Konflik ini telah meningkat sejak Tentara Pembebasan Papua membantai 17 pekerja konstruksi jalan Indonesia akhir tahun lalu. Ketua Persatuan Papua Merdeka Papua Barat, Kenn Mondiai, mengatakan bahwa masuk akal bagi OPM untuk memegang alat pers-nya di Papua Nugini di mana mereka bersatu dengan sesama warga Melanesia.

Sementara Gubernur Distrik Ibu Kota Nasional PNG, Powes Parkop, mengumumkan bahwa ia sedang berupaya memperkenalkan mosi di parlemen untuk perubahan kebijakan pemerintah tentang Papua. Gubernur Oro, Gary Juffa, mengatakan perjanjian puluhan tahun dengan Indonesia, yang membuat Papua Nugini tidak ikut campur dalam urusan domestik tetangganya, sudah usang dan harus diubah.

“Dan itu harus dilakukan oleh parlemen, karena itu diberlakukan oleh parlemen jelas. Dan itulah tujuan dari pertemuan ini…Satu-satunya pernyataan mereka kepada Pemerintah Indonesia adalah bahwa ‘kita bersedia bernegosiasi untuk kebebasan, tidak ada yang lain’,” kata Gary Juffa. Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Rimbink Pato, telah berulang kali mengesampingkan Papua Nugini terhadap Indonesia mengenai masalah status politik Papua Barat.

Dia mengatakan Papua Nugini bekerja sama dengan Indonesia pada berbagai proyek di wilayah perbatasan bersama yang menciptakan pembangunan ekonomi dan terus meningkatkan kondisi kehidupan bagi orang Papua Barat.

Sementara menanggapi desakan OPM, Menteri Pertahanan Papua Nugini, Justin Tkatchenko, mengatakan pemerintah harus berbicara tentang isu-isu HAM, sementara pada saat yang sama menjaga rasa hormat terhadap kedaulatan Indonesia di Papua Barat.