Tuesday, June 2Ulasandunia | Kumpulan Cerita Seputar Informasi Dunia

JPU Terus Perberat Hukuman Untuk Zumi Zola Dalam Sidang Kasusnya

JPU Terus Perberat Hukuman Untuk Zumi Zola Dalam Sidang Kasusnya

Jaksa Penuntut Umum (JPU) tak hanya menuntut Zumi Zola 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, subsider 6 bulan kurungan. JPU juga meminta hak politik Gubernur Jambi nonaktif itu dicabut selama lima tahun. “Terdakwa bisa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu di dalam hal ini pencabutan hak untuk dapat dipilih dalam jabatan publik,” ujar JPU Iskandar Marwanto saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (8/11).

Iskandar juga menuturkan, bahwa perbuatan Zumi yang telah memberikan suap dan menerima gratifikasi telah menciderai kepercayaan dari publik. Sebab, menjadi seorang gubernur merupakan jabatan strategis, karena puncak kekuasaaan eksekutif di Provinsi Jambi. “Karena seharusnya terdakwa dapat mensukseskan agenda-agenda pembangunan di Provinsi Jambi yang diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance,” ujar Iskandar.

Tak hanya itu, jaksa KPK pun menolak justice collaborator (JC) yang diajukan oleh Zumi Zola. Jaksa memandang Zumi Soal adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Baik sebagai penerima gratifikasi, maupun sebagai pemberi suap terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2017 dan 2018.

“Keterangan terdakwa yang diungkapkan di penyidikan maupun di pengadilan belum signifikan dan belum bersifat menentukan untuk membongkar pelaku tindak pidana lain. Ataupun untuk membongkar adanya tindak pidana korupsi lain,” jelas Iskandar. Jaksa memebrikan penilaian bahwa Zumi Zola telah memberikan suap kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi dengan uang sebesar Rp 16,34 miliar. Uang tersebut diberikan untuk memuluskan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda APBD Provinsi Jambi).

Bahkan Zumi Zola juga terbukti menerima gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 40,44 miliar dan USD 177.300, uang tersebut berasal dari para rekanan terkait sejumlah proyek di dalam Pemerintahan Provinsi Jambi. Jaksa juga menduga, Zumi Zola telah menerima gratifikasi dari tiga orang dekatnya yaitu diantaranya adalah mantan Kepala Dinas PUPR Arfan, lalu Apif. Serta Asrul Pandapotan Sihotang, seorang mantan bendahara dalam tim kampanye Zumi Zola disaat maju dalam Pemilihan Gubernur.