Wednesday, October 23Ulasandunia | Kumpulan Cerita Seputar Informasi Dunia

Jokowi Sebut Banyak Politisi Sontoloyo Seperti Yang Satu Ini

Jokowi Sebut Banyak Politisi Sontoloyo Seperti Yang Satu Ini

Presiden RI yaitu Bapak Joko Widodo kembali mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan tidak mudah terperdaya oleh ucapan para politisi. Karena memang banyak politisi yang sengaja memperdaya masyarakat untuk kepentingan politik yang hanya sesaat. “Harap hati-hati, banyak sekali politikus yang baik-baik, tapi juga tidak kalah banyak politikus yang sontoloyo!” ujar Jokowi saat menghadiri acara pembagian 5.000 sertifikat tanah di Lapangan Sepakbola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada hari Selasa (22/10/2018).

Jokowi sebelumnya memang telah beberapa kali mengingatkan hal yang serupa saat bertemu dengan masyarakat. Namun kali ini peringatan yang ia sampaikan dalam konteks langkah pemerintah yang akan mengucurkan Dana Kelurahan untuk tahun depan. Jokowi mengaku sangat heran, program baru pemerintah yang memiliki anggaran mencapai Rp 3 Triliun itu justru dipermasalahkan oleh sejumlah politisi.

Padahal menurut Jokowi, ia menilai bahwa Dana Kelurahan ini sangat penting dalam membangun berbagai infrastruktur serta fasilitas di setiap kelurahan. “Itulah kepandaian dari para politikus, yaitu dalam mempengaruhi masyarakat. Silahkan hati-hati, saya titip ini, tetap berhati-hati,” ujar Jokowi. Jokowi pun meminta setiap hal untuk tidak selalu dikaitkan dengan ranah politik. Karena kehidupan tidak hanya dalam dunia politik saja, masih ada berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, sampai budaya.

Kepala Negara ini juga berharap agar masyarakat bisa memilah manakah politisi yang bicara jujur, dan mana pula politisi yang hanya bekerja untuk kepentingan pribadi dan golongan saja. “Masyarakat sekarang ini saya lihat sudah semakin pintar, makin matang pula dalam berpolitik. Sehingga janganlah sampai kita dibawa, dipengaruhi oleh politikus yang hanya untuk kepentingan sesaat saja, sampai mengorbankan persatuan, persaudaraan, dan kerukunan yang kita miliki,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, sejumlah politisi di kubu seberang memang sempat mengkritik rencana pemerintah dalam mengucurkan dana kelurahan. Fadli Zon mengingatkan agar pemerintah tidak sembarangan dalam menganggarkan sesuatu dalam APBN tanpa adanya payung hukum yang jelas.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun mempertanyakan, mengapa program Dana Kelurahan baru muncul menjelang pelaksanaan Pilpres 2019. “Kalau sekarang orang menilai pencitraan jadi semakin mudah, karena memang sedang ada di tahun politik dan juga di momen menjelang pemilu legislatif dan presiden,” ujar Fadli.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid pun mengkritik Dana Kelurahan karena belum punya payung hukum yang jelas, namun telah buru-buru untuk dianggarkan. “Kalau payung hukum tidak ada bagaimana akan membuat anggaran. Anggaran tanpa payung hukum artinya sebuah korupsi anggaran dan pasti akan bermasalah,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo juga menyebut, anggaran untuk Dana Kelurahan sudah masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019. Anggaran diambil dari dana desa yang jumlahnya sekitar Rp 73 Triliun di tahun 2019, sebanyak Rp 3 Triliun akan dipotong dan dialihkan untuk dana kelurahan.

Di sisi lain, Mardiasmo pun memaparkan bahwa memang belum ada payung hukum yang mengatur soal dana kelurahan ini. Menurutnya, yang terpenting Dana Kelurahan telah dianggarkan terlebih dahulu di RAPBN. Sedangkan payung hukum untuk menjalankan program ini bisa dibuat setelahnya.