Saturday, September 21Ulasandunia | Kumpulan Cerita Seputar Informasi Dunia

Jokowi Minta Izin Pada Anggota Dewan Untuk Pindahkan Ibukota

Jokowi Minta Izin Pada Anggota Dewan Untuk Pindahkan Ibukota

Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pertama kalinya menyampaikan pemindahan ibu kota baru di hadapan DPD/DPR RI. Hal ini disampaikan dalam pidato kepresidenan saat sidang bersama DPD/DPR RI hari ini.

“Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho dari Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat. Dan juga para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk bisa memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” ujar Jokowi di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Menurutnya, pemindahan ibu kota baru bukan hanya sebagai simbol dan identitas bangsa, namun hal ini juga mencerminkan kemajuan bangsa. Jokowi bilang, pemindahan ibu kota juga demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi.

“Ibu kota yang bukan hanya simbol dari identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” jelasnya. Sebagai catatan, Jokowi memastikan ibu kota Indonesia akan dipindah ke Pulau Kalimantan. Untuk lokasinya, Jokowi menurut rencana akan mengumumkan hari ini.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan biaya pemindahan ibu‎ kota baru mencapai Rp 466 triliun. Nantinya, pembiayaan pembangunan ibu kota baru akan berasal dari APBN, BUMN, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan fasilitas pendukung yang dibangun oleh pihak swasta. Sedangkan modal yang dimiliki pemerintah untuk membangun ibu kota baru sekitar Rp 150 triliun.

Ada dua opsi wilayah yang menjadi lokasi ibu kota baru, yakni kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur serta Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan sudah pasti akan segera direalisasikan. Rencana ini kembali disampaikan Presiden Joko Widodo saat pidato pengantar RUU APBN dan Nota Keuangan 2020 hari ini, Jumat (16/8).

Terkait masalah pendanaan, Jokowi memastikan pemerintah akan seminimal mungkin menggunakan APBN. Dia mengatakan akan mendorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Adapun sebelumnya, Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas, menyampaikan total anggaran yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota baru senilai Rp 466 triliun.