Sunday, September 20Ulasandunia | Kumpulan Cerita Seputar Informasi Dunia

Ini Komentar Anies Baswedan Terhadap Permintaan Pemkot Bekasi

Ini Komentar Anies Baswedan Terhadap Permintaan Pemkot Bekasi

Anies Baswedan begitu menyayangkan sikap PemKot Bekasi yang justru meramaikan masalah dana kemitraan atau dana hibah di media. Gubernur DKI Jakarta itu menilai, persoalan itu seharusnya diselesaikan melalui pertemuan antara Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta, bukan justru diramaikan di media.

Persoalan yang sudah diramaikan bukan mengenai dana kompensasi bau sampah yang menjadi kewajiban Pemprov DKI, namun soal bantuan keuangan yang sifatnya justru kemitraan atau hibah. “Sudah diramaikan namun bukan yang menjadi kewajiban kita juga. Dan harus diingat, Bekasi itu masuk ke dalam provinsi mana? Jawa Barat. Kalau mau minta, silahkan ke pemprov mana yang harusnya dimintai? Kenapa mintanya ke Jakarta,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, pada hari Minggu (21/10/2018).

Anies mengatakan bahwa persoalan dengan Pemkot Bekasi selalu muncul pada bulan Oktober, bertepatan dengan saat pembahasan anggaran. Dia menganggap bahwa persoalan itu bukanlah soal pengelolaan sampah di TPST Bantargebang, namun persoalan APBD di Kota Bekasi. “Masalah dengan Bekasi itu selalu munculnya pada bulan Oktober. Kenapa begitu? Coba saja Anda cek alasannya. Berarti persoalannya bukan masalah sampah, tapi soal anggaran. Kira-kira apa seperti itu?” terang Anies.

Anies minta Pemkot Bekasi tak mencampuradukkan dana kompensasi bau sampah dengan persoalan dana kemitraan atau hibah. Dua hal itu tentu saja sangat berbeda. Dia juga menjelaskan, bahwa dana kompensasi bau sampah merupakan kewajiban Pemprov DKI Jakarta seperti yang tertuang dalam perjanjian kerja sama (PKS) tentang pengelolaan TPST Bantargebang yang telah ada sebelumnya.

Anies menyebutkan pula, bahwa Pemprov DKI Jakarta telah membayarkan kewajiban tahun 2018 pada bulan Mei yang lalu. Besaran yang dibayarkan pun sesuai dengan tonase sampah dari Jakarta yang dibuang menuju TPST Bantargebang. “Di tahun 2018 ini, kami telah menunaikan kewajibannya, nilainya pun mencapai Rp 138 miliar, dengan tambahan juga hutang yang ada sejak tahun 2017 senilai 64 miliar rupiah,” ujar Anies. Pemprov DKI, ┬ájuga telah mengalokasikan anggaran untuk dana kompensasi bau pada 2019 mendatang sebesar 141 miliar rupiah. Sementara, dana kemitraan atau hibah bukan kewajiban Pemprov DKI. Namun mengapa dana tersebut justru diajukan oleh pemerintah daerah lain kepada Pemprov DKI.

Dana sebesar 2,09 triliun rupiah yang diajukan Pemkot Bekasi, termasuk dalam kategori dana kemitraan. “Jadi, coba kita tempatkan ini sesuai dengan proporsinya, ada kewajiban terkait persampahan, ada pula soal kemitraan. Dan yang mereka ajukan ini adalah kemitraan,” jelas Anies kepada awak media. Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari juga menyampaikan, bahwa dana kemitraan bersifat sukarela. Pemprov DKI memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan dan tidak harus mengabulkan semua yang diajukan oleh Pemkot Bekasi.