Monday, August 19Ulasandunia | Kumpulan Cerita Seputar Informasi Dunia

Ibukota Baru Akan Diumumkan Jokowi Pada Tanggal Ini

Ibukota Baru Akan Diumumkan Jokowi Pada Tanggal Ini

Pemerintah akan mengumumkan informasi pemindahan ibu kota pada Jumat, 16 Agustus 2019, saat pidato tahunan Presiden Jokowi. Nantinya, akan diumumkan wilayah Kalimantan mana yang akan menjadi ibu kota baru tersebut. “Iya mudah-mudahan (16 Agustus 2019),” ujar Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (14/8).

Sementara itu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, enggan mengatakan secara tegas apakah Jokowi akan mengumumkan ibu kota baru pada Jumat (16/8). Menurutnya, waktu pengumuman tersebut merupakan hak prerogatif presiden. “Nanti kita lihat saja ya,” katanya.

Bambang sebelumnya menegaskan, ibu kota baru nantinya akan berada di Kalimantan. Namun, hingga saat ini pemerintah masih merahasiakan wilayah Kalimantan mana yang akan menjadi lokasi pemindahan ibu kota. Adapun perkiraan modal yang dimiliki pemerintah untuk membangun ibu kota baru sekitar Rp 150 triliun. Jumlah tersebut berdasarkan pemanfaatan aset-aset yang ada di Jakarta.

Sementara kebutuhan total dana pemindahan ibu kota mencapai Rp 466 triliun, di mana swasta juga terlibat dalam pendanaan dan pengembangan. Dana dari sumber pemerintah bisa digunakan untuk pembangunan Istana, Pangkalan TNI, hingga kebutuhan rumah dinas.

“APBN, akan ada sumber dari APBN. Tapi kan ini sisi belanja yang harus dibiayai penerimaan. Kalau pakai pajak kan itu APBN murni. Nah kalau pakai aset di Jakarta bisa jadi sumber penerimaan baru alias PNBP,” kata Bambang.

Pemerintah terus mematangkan rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan. Pematangan tersebut termasuk mengkaji skema pembiayaan untuk pembangunan jika sudah diputuskan lokasi utama ibu kota baru.

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menjelaskan perkiraan modal yang dimiliki pemerintah untuk membangun ibu kota baru sekitar Rp 150 triliun. Jumlah tersebut berdasarkan pemanfaatan aset-aset yang ada di Jakarta. Sementara kebutuhan total dana pemindahan ibu kota mencapai Rp 466 triliun, di mana swasta juga terlibat dalam pendanaan dan pengembangan.

Dana dari sumber pemerintah bisa digunakan untuk pembangunan Istana, Pangkalan TNI, hingga kebutuhan rumah dinas. “APBN, akan ada sumber dari APBN. Tapi kan ini sisi belanja yang harus dibiayai penerimaan. Kalau pakai pajak kan itu APBN murni. Nah kalau pakai aset di Jakarta bisa jadi sumber penerimaan baru alias PNBP,” kata Bambang di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8).

“Potensinya sangat kasar, kami lakukan pemetaan potensi aset di Medan Merdeka dan Kuningan, Sudirman, Thamrin perkiraan Rp 150 triliun. Ini bisa menambal kebutuhan APBN. Tadinya dari APBN butuh Rp 93 triliun. Artinya dengan Rp 150 trilliun bisa menutup untuk bangun istana, pangkalan TNI, dan kebutuhan rumah dinas,” lanjutnya.