Friday, July 19Ulasandunia | Kumpulan Cerita Seputar Informasi Dunia

Fakta Baru Pemerkosaan Yang Dilakukan Pejabat BPJS

Fakta Baru Pemerkosaan Yang Dilakukan Pejabat BPJS

Bejat sekali, Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan diduga perkosa bawahannya. Mantan tenaga kontrak Asisten Ahli Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dewas BPJS-TK), berinisial RA (27), diduga telah menjadi korban kejahatan seksual oleh anggota Dewas BPJS-TK berinisial SAB.

Kasus ini langsung menjadi perhatian terutama melibatkan oknum Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. RA mengaku telah diperkosa 4 kali selama periode April 2016 hingga November 2018, baik di dalam maupun saat di luar kantor.

“Dalam Periode bulan April 2016 sampai bulan November 2018, saya menjadi korban empat kali tindakan pemaksaan hubungan seksual (perkosaan) oleh oknum yang sama: di Pontianak, (23 September 2016), di Makassar (9 November 2016) , di Bandung (tanggal 3 Desember 2017), dan di Jakarta (tanggal 16 Juli 2018),” kata RA saat memberikan kesaksian pengungkapan, di Gedung Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Jakarta, hari Jumat (28/12/2018).

“Saya adalah merupakan korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh atasan saya di Dewan Pengawas BPJS TK,” katanya. Sejak pertama kali mengalami kekerasan seksual pada tahun 2016, RA mengaku dirinya sudah melaporkan tindak tersebut kepada AW dan yang terbaru yaitu pada tanggal 28 November 2018 kepada anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan lainnya berinisial GW.

Kemudian, GW pun berjanji akan melindunginya, khususnya saat dinas ke luar kota. Ternyata perlindungan tersebut tidak pernah diberikan sehingga dirinya terus menerus menjadi korban pelecehan dan pemaksaan hubungan seksual. Bahkan, RA justru mendapatkan surat pemutusan hubungan kerja dua hari setelah melakukan pengaduan akan tindakan yang ia terima.

“(Surat PHK) sama sekali meniadakan masalah yang sesungguhnya, yaitu kejahatan seksual dewan, padahal saya sudah ceritakan pada tanggal 28 November 2018 kepada GW, dan tahun 2016 silam kepada AW tentang pemaksaan hubungan badan,” kata RA menerangkan. “Saya merasa jijik dengan apa yang terjadi. Bila saya bisa menghindar, saya pasti menghindar. Namun saya tidak selalu bisa menghindar sehingga pelaku dengan beragam modus telah empat kali melakukan pemerkosaan di luar kantor,” katanya menyambung.

RA mengaku, dirinya memang takut dengan SAB yang merupakan seorang tokoh yang sangat dominan, dihormati, bahkan ditakuti di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. “Saya takut bahwa dia akan melakukan kekerasan fisik atau menghancurkan hidup saya,” katanya mengimbuh. Dalam menyampaikan kesaksiannya ini, RA telah didampingi sejumlah aktivis perlindungan perempuan antara lain Ade Armando, Sigit Widodo, Indra Budi Sumantoro, Aisha Nadira, Irwan Amrizal, Agus Sari, Gorbachev, dan Tati Wardi.

“Saya dan juga sejumlah rekan memperoleh pengaduan dan informasi tentang berlangsungnya kejahatan seksual yang berulangkali dilakukan seorang anggota terhormat Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan terhadap staf sekaligus asisten pribadi di Dewan tersebut,” ujar Ade Armando. Ade Armando menyebut terduga pelaku punya latar belakang yang mengesankan sebagai seorang pejabat negara dan pernah ditugaskan di sejumlah instansi.

Secara terpisah, Deputi Direktur Humas dan antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja juga menyatakan, kasus yang menyangkut SAB telah dilaporkan secara resmi ke Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) oleh RA pada awal Desember 2018. “Dewan pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan juga telah menerima tembusan dari surat tersebut,” kata Utoh kepada Kompas.com.

Atas dasar tembusan surat aduan yang ada tersebut, lanjutnya, Dewan pengawas dan Direksi BPJS TK telah berkoordinasi secara formal dengan DJSN. “Kami disini masih menunggu proses yang dilakukan oleh DJSN,” kata Utoh. ¬†Atas kasus kekerasan seksual yang telah dialaminya tersebut, RA mengancam akan menyeret pelaku yang diduga berinisal SAB ke polisi. “Hari Senin yang lalu, kuasa hukum saya akan mengantarkan kasus ini ke polisi,” kata RA.

Meski begitu, RA masih menunggu analisa dari kuasa hukumnya terkait ranah kasus yang ia derita apakah dikategorikan sebagai pidana atau perdata. Sebabnya, seorang atasan yang memanfaatkan jabatannya untuk melakukan perbuatan yang sangat tercela disebut masuk kedalam kategori pasal ketidakpatutan alias hukum perdata.

Sedangkan perlakuan tidak menyenangkan dan sexual harrasment yang diterima RA, masuk dalam ranah pidana. “Menurut kuasa hukum saya ini termasuk dalam pasal ketidakpatutan sebagai seorang atasan tidak patut untuk melakukan perbuatan tercela tersebut, itu perdata. Kalau pidana, perlakuan tidak menyenangkan dan sexual harrasment,” katanya.

Wanita berusia 27 tahun itu mengungkap alasannya mengapa sebelumnya dia tidak berani mengadukan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Padahal, pelecehan seksual tersebut telah terjadi sejak dua tahun lalu. RA juga beralasan, tidak ada yang bisa menjamin posisinya sebagai tenaga ahli di Dewan Pengawas BPJS TK akan tetap berlangsung atau malah akan diberhentikan.

Sebab pekerjaannya ketika itu menjadi satu-satunya mata pencaharian untuk menghidupi orang tuanya dan dirinya sendiri. “Kalau saya melaporkan ke pihak yang berwajib apakah menjamin saya masih bekerja di (dewan pengawas) BPJS?,” ujar RA. Hal lain yang memberanikan RA mengutarakan apa yang terjadi kepada publik ialah selain dirinya sudah di PHK sejak 4 Desember lalu, RA juga ingin memulihkan nama baiknya serta mencari keadilan.

“Saya ingin memulihkan nama baik saya karena dia (terduga pelaku) telah menuduh balik saya dan (meminta) dia mengundurkan diri atau dipecat karena dia tidak pantas menjabat sebagai pejabat negara,” kata RA.