Friday, October 23Ulasandunia | Kumpulan Cerita Seputar Informasi Dunia

Arab Saudi Lakukan Hal Ini Pada Palestina Atas Permintaan Israel

Arab Saudi Lakukan Hal Ini Pada Palestina Atas Permintaan Israel

Pemerintah Arab Saudi telah melarang lebih dari 1,5 juta warga Israel keturunan Palestina untuk dapat menunaikan ibadah haji serta umrah. Situs Middle East Eye mengabarkan bahwa umat Muslim Israel biasanya menggunakan paspor sementara yang diterbitkan Jordania untuk berangkat haji. Langkah yang diambil Arab Saudi ini adalah bagian dari kebijakan baru penghentian visa haji dan juga umrah untuk para warga Palestina di Jordania, Lebanon, Jerusalem Timur, dan juga Israel.

Keputusan ini telah mulai diberlakukan pemerintah Saudi sejak 12 September yang lalu. Kebijakan ini juga memengaruhi 2,94 juta jiwa warga Palestina pada seluruh Timur Tengah. Para pengungsi Palestina ini juga tidak memiliki dokumen perjalanan yang memungkinkan mereka untuk menginjakkan kaki di kota Mekah dan juga Madinah yang menjadi tujuan para calon haji.

Seorang sumber dari pemerintahan Jordania kepada Middle East Eye mengatakan jika keputusan ini merupakan bagian dari kesepakatan antara pemerintah Arab Saudi dengan Israel. Dalam perjanjian tersebut pemerintah Saudi menyetujui permintaan dari Israel agar mengakhiri identitas dan juga hak untuk kembali ke tanah kelahiran bagi para pengungsi Palestina.

“Arab Saudi lalu menekan Jordania untuk menaturalisasi para pengungsi dari Palestina, di Jerusalem Timur dan juga kini Israel. Hal yang sama bisa terjadi bagi para pengungsi Palestina di Lebanon,” kata sumber tersebut. Tujuan akhirnya yaitu, jika para pengungsi Palestina tersebut dinaturalisasi oleh Jordania atau negara yang lainnya maka masalah pengungsi Palestina akan segera berakhir.

“Ini adalah sebuah bagian dari kesepakatan antara Israel dan juga Arab Saudi, tetapi Jordania juga tidak mau menaturalisasi para warga Palestina,” ujar sumber itu. Seorang anggota parlemen Jordania juga mengatakan, negeri itu telah menerbitkan paspor sementara untuk para warga Palestina di Israel sejak tahun 1978.

Warga Palestina itu memang tinggal di wilayah Israel sebagai bagian dari wilayah yang direbut oleh negeri Yahudi itu dalam perang Arab-Israel tahun 1948. Saud Abu Mahfouz, salah seorang anggota parlemen Jordania, bahkan mengatakan bahwa mereka telah meminta menteri dalam negeri Jordania untuk mengirim komite menuju Riyadh.

Komite itu juga bertugas untuk berupaya membujuk pemerintah Saudi supaya mencabut keputusannya dan juga menyerukan agar Raja Salman melakukan intervensi. “Keputusan ini juga mempengaruhi semua warga Arab dan Muslim yang memang memiliki hak untuk menunaikan ibadah haji dan juga umrah,” kata Mahfouz. “Kami telah mendengar keluhan tentang masalah ini sejak tahun lalu dan kami sungguh terkejut setelah 200 agen wisata Jordania tidak bisa mendapatkan visa untuk umrah dari kedubes Saudi bagi para warga Palestina,” ujar Mahfouz.

Anggota parlemen lain yaitu Yahya al-Saud pun mengatakan, pihaknya telah meminta waktu untuk bertemu dengan para duta besar Arab Saudi di Amman, Khaled al-Faisal. Namun, sampai saat ini kantor kedubes Arab Saudi belum juga memberikan jadwal pertemuan. “Ada banyak tekanan terhadap Jordania. Pemerintah Saudi juga mengatakan, hanya mereka yang dipastikan memiliki paspor permanen yang akan bisa mendapatkan visa umrah serta haji,” kata Yahya.