Wednesday, October 23Ulasandunia | Kumpulan Cerita Seputar Informasi Dunia

Aktivis-aktivis Yang Ditangkap Karena Media Sosial Dan Demo DPR

Aktivis-aktivis Yang Ditangkap Karena Media Sosial Dan Demo DPR

Aktivis HAM sekaligus pendiri rumah produksi WatchdoC, Dandhy Dwi Laksono, ditetapkan sebagai tersangka dugaan ujaran kebencian oleh Polda Metro Jaya. Sutradara film dokumenter “Sexy Killers” itu dijerat terkait cuitannya soal Papua. Dalam surat penangkapannya, kasus Dandhy merupakan delik aduan. Dandhy diduga dilaporkan oleh seorang anggota polisi bernama Asep Sanusi.

“Oh, iya, kalau dia (Asep) yang melaporkan itu pasti, karena ‘kan ada di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan surat penangkapan,” jelas anggota LBH Jakarta, Pratiwi Febri, saat dikonfirmasi, Jumat (27/9). “Kalau dia (Asep) itu polisi, itu pasti, karena penyidik sendiri juga bilang begitu,” tambahnya.

Hingga saat ini, Tiwi mengaku belum menemukan identitas jelas pelapor tersebut. Tiwi dan kuasa hukum Dandhy masih berusaha menelusurinya. “Dari trackingan kami sementara [kami] duga pelapor [adalah] polisi pangkat Bripda di PMJ (Polda Metro Jaya). Jadi ini kami masih duga, dan kami cari kebenarannya seperti apa,” kata Tiwi. Senada, kuasa hukum Dandhy, Alghiffari Aqsa, membenarkan pelapor Dandhy adalah polisi. Meski begitu, pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut.

 Dandhy sempat ditangkap di rumahnya pada Kamis (26/9) malam. Ia lalu digiring ke Polda Metro Jaya dan diperiksa selama hampir tiga jam. Meski dibebaskan, status Dandhy masih tersangka. Polisi menjerat Dandhy dengan Pasal 45 ayat 2 UU ITE juncto Pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang ujaran kebencian. Pasal itu mengatur tentang orang yang menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

Dandhy memastikan tidak pernah berniat menyebarkan kebencian. Justru, Dandhy ingin meluruskan apa yang terjadi sebenarnya di Papua saat ini.

“Faktanya ada tiga jurnalis yang diusir ketika itu dari lokasi di Jayapura, yang sama sekali tidak bisa meliput peristiwa, baik di Uncen (Universitas Cenderawasih) maupun di Taman Budaya Expo Wamena. Jadi, jurnalis yang diusir, foto yang beredar, saya enggak tahu kalau foto ini meresahkan,” ujar Dandhy.

Polda Metro Jaya memeriksa Ananda Badudu, inisiator penggalangan dana untuk demonstrasi penolakan revisi UU KPK dan revisi KUHP, karena transfer uang senilai Rp 10 juta untuk mahasiswa UIN Jakarta. Uang itu untuk membiayai keperluan mahasiswa selama unjuk rasa di depan Gedung DPR, Selasa (27/9).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, mahasiswa UIN Jakarta yang menerima transfer dari Ananda bernama Ahmad Nabil Bintang. Mahasiswa yang pernah menjadi Ketua Dewan Eksekutif UIN Jakarta ini sempat diciduk polisi karena diduga merampas alat komunikasi polisi dan menghindari polisi.

“Setelah kita lakukan pemeriksaan, yang bersangkutan (Nabil) mendapatkan kiriman transfer dari Ananda Badudu sebesar Rp 10 juta,” ucap Argo di Mapolda Metro Jaya, Jumat (27/9). Karena menduga adanya kaitan antara Nabil yang mengambil alat komunikasi polisi dengan Ananda Badudu, polisi kemudian menjemput eks penggawa grup band Banda Neira itu di rumahnya, Jumat dini hari.

“Saat ditanyakan apa mau diperiksa di Polda, yang bersangkutan bersedia,” kata Argo. Ananda Badudu ambil bagian dalam aksi mahasiswa menolak revisi UU KPK dan RUU kontroversial lainnya di DPR dengan cara menggalang dana melalui kampanye di kitabisa.com dengan tajuk ‘Dukung Aksi Mahasiswa di Gedung DPR 23-24 Sept’.

Ananda, mulai menggalang dana itu sejak hari Minggu (22/9). Yang mana diperuntukkan sebagai makanan, minuman dan mobil komando yang dipakai mahasiswa untuk berdemo. Dana yang dikumpulkan mencapai Rp 134 juta. Setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama beberapa jam, Ananda dilepas. Dia hanya diperiksa sebagai saksi. Begitu juga Nabil, akhirnya dibebaskan dan tidak menjadi tersangka.